RepublikRI - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan ada semacam perampokan atau prudent dan fraud dalam kasus Jiwasraya. Namun, hingga saat ini kasus Jiwasraya ini seolah dibiarkan mengambang.
Kasus Jiwasrayagate ini maling kelas kampung, ngumpulin uang orang dijanjiin bunga tinggi. Uangnya dipindah ke tempat tertentu, lalu uangnya dibilang hilang karena berbagai alasan," ungkap Andi melalui Twitter pribadinya, Rabu (25/12).
"Kebetulan salah satu tempatnya menurut BPK ke tempat pak Menteri. Ini bukan politisasi, ini fakta," sambungnya.
Andi menduga tersangka Jiwasraya saat ini sedang dirahasiakan. Bahkan politikus Demokrat ini menyindir, tersangka sedang di-briefing supaya kalau ditanya soal Jiwasraya adalah kesalahan presiden terdahulu sebelum Joko Widodo.
Untuk itu, agar kasus ini tidak semakin liar, Andi menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk segera menjelaskan kepada publik kondisi yang sebenarnya.
"Sebaiknya bapak (Jokowi) pidato malam ini menyatakan kepada partai koalisi untuk segera bentuk pansus dan buka kasusnya terang benderang," jelasnya.
Sedangkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Andi mengatakan posisi sebagai menteri seharusnya menjadi bagian penyelesaian masalah. Hal itu dilakukan agar publik percaya bahwa kasus ini bisa diselesaikan.
"Kewajiban Bapak (Menteri BUMN) untuk segera menjelaskan soal perusahaan bapak yang terdeteksi dalam audit BPK. Modal kepercayaan kami, penjelasan itu," pungkasnya. (Rmol)
